Ilustrasi

Sambaskini.com, SAMBAS — Anggota DPRD Kabupaten Sambas Fraksi PKB, Bagus Setiadi meminta Pemkab Sambas transparan gunakan dana Covid-19.

“Transparansi dana Covid-19 yang digunakan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sambas mesti disampaikan kepada publik. Masyarakat bahkan anggota DPRD berhak atas akses tersebut,” tegas Bagus yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Sambas ini, Selasa (16/6).

Transparansi penting untuk mencegah ketidaksesuaian data penggunaan anggaran, terlebih pengguna anggaran Covid-19 melibatkan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

“Ada Dinsos PMD, ada Diskumindag, kemudian Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, Sekretariat Daerah bahkan hingga organisasi masyarakat. Kesesuaian penggunaan anggaran baru akan didapat dengan langkah transparansi,” jelasnya.

Sebagai misal, penggunaan anggaran untuk belanja Covid-19 di Dinas Kesehatan yang sebesar Rp9.391 Miliar. Informasi yang beredar bahwa dana itu dibelanjakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Anehnya sering terdengar keterbatasan APD dan rapid test. Apakah ini kurang atau belum dibelanjakan? Pada beberapa kali rapid test telah digunakan berapa banyak alat tersebut? Kemudian sisanya berapa? Berapa banyak yang dibeli? Itu yang mesti disampaikan kepada publik,” tegasnya.

Bagus mengatakan bahwa total anggaran sebesar Rp23,8 Miliar yang dialokasikan Pemkab Sambas untuk penanganan Covid-19 di Sambas bukanlah angka kecil.

“Karena itulah laporan atas penggunaan anggaran mesti disampaikan kepada khalayak ramai,” katanya.

Bagus juga mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berisi tentang mekanisme baru pengadaan barang dan jasa dalam masa penanganan wabah Virus Corona di Indonesia.

“Dengan demikian belanja penggunaan anggaran dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Karena itu komitmen atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Sambas sangat penting dilakukan. Ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa tidak ada tindak korupsi di dalamnya,” pungkas Bagus.

Rp51 Miliar

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Rachmad Robbi sebelumnya menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk penanganan Covid-19 yang direalokasi dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp 23.874 Miliar dan Dana Alokasi Khusus sesuai arahan Pemerintah Pusat sebesar Rp 27.800 Miliar.

Totalnya Rp51.674 Miliar.

“Pemda Sambas menyediakan Rp 23.874 Miliar yang diambil khusus dari DAU. Dari realokasi dan refocusing dari Rp 23.874 Miliar ini, sesuai dengan instruksi Mendagri dibagi kepada tiga bagian, sesuai instruksi Mendagri dibagi kepada tiga bagian,” paparnya.

Pembagian tersebut yakni pertama, penanganan kesehatan sebesar Rp9.391 Miliar, kedua, operasional gugus tugas Rp6.443 Miliar dan ketiga, penanganan untuk dampak ekonomi sebesar Rp 8.039 Miliar.

Publikasi Penggunaan Dana

Founder Forum Pemuda Peduli Daerah, Pahmi Ardi meminta pemerintah daerah transparan dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Dikatakan bahwa pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah Covid-19, yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 dan PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana instensif Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Dengan adanya beberapa kebijakan tersebut, beberapa daerah pun melakukan realokasi anggaran terkait penanggulangan Covid-19 termasuk di Kabupaten Sambas dengan total anggaran yang digunakan sejumlah Rp51 Miliar dari sumber DAK dan DAU.

“Tentu dengan anggaran yang sedemikian besar harus diawasi oleh penegak hukum. Di sisi lain dalam penyaluran bantuan juga banyak yang tidak tepat sasaran dan penerima ganda yang juga memicu pro kontra di tingkat masyarakat desa,” katanya.

“Oleh sebab itu, seharusnya DPRD melalui kekuasaan pengawasan harus membentuk pansus dalam mengawal anggaran dan penyaluran bantuan ini,” tegasnya.

Dia berharap pemerintah daerah dapat mempublikasi anggaran yang sudah digunakan.

“Dibelanjakan kepada apa saja dan dioperasionalkan untuk apa saja, sehingga masyarakat publik tidak berprasangka yang negatif dalam penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 ini,” pungkasnya.(why)

Sumber : Suara Pemred