Ilustrasi

Sambaskini.com, JAKARTA — Praktisi Hukum Bambang Widjojanto mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politisasi bantuan sosial COVID-19 oleh petahana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.

satu celah yang juga mesti diwaspadai adalah terkait mutasi jabatan oleh petahana.

Dalam aturan sudah jelas ditetapkan enam bulan sebelum Pilkada kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat, kalau Pilkada 9 Desember 2020 artinya sejak 23 Maret tidak boleh lagi ada mutasi, ujarnya.

Mengenai batas waktu penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur tegas pada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Lebih lanjut sebagaimana larangan tersebut juga mengatur baik kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa. Hal itu tegas diatur pada pasal 71 ayat (1) bahwa  Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ia juga semua kandidat agar berhati-hati dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 karena sedang berada di masa pandemi.

“Karena belum ada aturan soal kampanye saat ini, tentu saja kandidat akan kesulitan melaksanakan kampanye terbuka, solusinya adalah menggunakan media sosial,” ujarnya.

Namun persoalannya adalah kesalahan dalam penggunaan media sosial bisa dituntut dengan UU ITE dan UU ini potensial menjatuhkan siapa saja.

“Ada banyak orang tidak paham dengan UU ITE termasuk tim sukses jika tak mampu serta tidak piawai siap-siap terseret masalah hukum,” katanya. (why)

Sumber: Babe