ilustrasi

SambasKini.Com : Konflik antar Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan wakilnya (Wabup/Wawali) kerap terjadi di beberapa wilayah belakangan ini. Hal ini dinilai lantaran pasangan tersebut dipasangkan karena keterpaksaan atau dikawinkan paksa.

Selain adanya pasangan paksaan, adapula pendapat yang mengatakan bahwa, ketika sudah terpilih menjadi pasangan Kepala Daerah (Kada) maka, ada saja timbul masalah karena keegoisan pribadi, bisa saja karena tekanan politik, ataupun tekanan pendukung.

“Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa. Jadi kalau itu yang terjadi saya sudah bisa mengira selanjutnya pecah kongsi kembali,” kata Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan, beberapa waktu lalu.

Djohermansyah menyebutkan, sejak Pilkada 2005 hingga 2018, banyak Kepala Daerah yang berkonflik dengan wakilnya sendiri. Hanya enam persen saja pesangan yang tak berkonflik. Ia mencatat, dari Pilkada 2005, ada 94 persen pecah kongsi, enam persen saja yang tidak pecah kongsi. Jumlahnya 971 pecah kongsi, yang tidak pecah kongsi 77.

Menurutnya, konflik itu biasanya terjadi karena Kepala Daerah dan wakilnya sama-sama berasal dari partai politik. Sedangkan, Kepala Daerah yang berpasangan dengan wakil dari non partai biasanya lebih bisa bertahan lama.

“Itu faktornya wakilnya bukan dari partai politik, biasanya birokrat, mereka sudah terlatih loyal, dengan begitu mereka berhasil survive dan bisa beepasangan lagi,” paparnya.

Salah satu konflik Kepala Daerah, yang kini terjadi di Kalbar, adalah Bupati dan Wabup Kubu Raya. Sebagai anak bungsu di Kalbar, Kabupaten Kubu Raya memang tidak terlepas dari masalah kepemimpinan. Kini, muncul kembali keretakan antara Bupati Muda Mahendrawan dan Wabupnya, Sujiwo.

Sujiwo, terang-terangan telah menyatakan mengundurkan diri. Bahkan, ia telah melakukan konferensi pers, didampingi oleh masyarakat pendukungnya, pada Sabtu (20/6). Dan pada Senin (22/6), ia berjanji akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya. (Ran) 

Sumber : Suara Pemred