Panitera sidang Komisi Informasi Kalbar menyerahkan dokumen putusan sidang sengketa informasi ke Pemkab Sambas selaku termohon disaksikan pemohon dan majelis hakim terkait information sejumlah laporan dugaan pelanggaran di PDAM Sambas di Ruang Bilingual Diskominfo Kalbar, Rabu (01/07/20)

SambasKini.Com. PONTIANAK : Bupati Sambas, Atbah kalah dalam sidang penyelesaian sengketa informasi publik melawan Irwan Sudianto di Komisi Informasi Kalbar. Putusan perkara nomor register 10/REG-PSI/12/2019 itu mengamatkan Bupati membuka sejumlah data dugaan pelanggaran di PDAM Tirta Muare Ulakan yang telah dilaporkan Inspektorat Kabupaten Sambas ke publik.

“Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Pemohon dalam bentuk narasi ringkasan informasi hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya kepada Pemohon,” kata Ketua Majelis sidang, Rospita Vici Paulyn ketika membacakan amar putusan di Ruang Bilingual Diskominfo Kalbar, Rabu (1/7/2020).

Dalam sidang beranggotakan dewan majelis Muhammad Darussalam dan Chatarina Pancer Istiyani itu, Bupati Sambas harus memberikan informasi resume hasil pemeriksaan dan rekomendasinya yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas kepada Bupati Sambas.

Informasi itu antara lain, pertama, dugaan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 25 ayat (1), (3), (4) huruf a angka 3 dan pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013, dalam penyesuaian ijasah/pangkat pegawai ke jenjang Strata 1.

Kedua, dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013, dalam pengangkatan pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Ketiga, dugaan melakukan pelanggaran Diktum Kedua Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONSDA/2018 tentang Persetujuan Anggaran PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam melakukan rehab kantor.

Keempat, dugaan melakukan penggunaan anggaran dana melebihi RKA Perusahaan sebagaimana tersebut Diktum Kedua Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONSDA/2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daearah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam hal ini terkait dengan pagu dana perjalanan dinas.

Kelima, pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagai anggota Satuan Pegawas Internal (SPI) yang diberikan tunjangan melebihi tunjangan pegawai SPI definitif.

Keenam, melakukan pengangkatan tenaga honorer sebagai Calon Pegawai, dimana umur yang bersangkutan telah melebihi batas umur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, yaitu tidak melebihi usia 35 tahun.

Ketujuh, permohonan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pemeriksaan Stop Opname Kas Neraca Tahun 2018 yang hingga saat ini belum disetujui. Kedelapan, penerbitkan Surat Nomor 690/28-UM/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal pemberitahuan kepada Ketua dan Anggota SPI, dimana dalam surat tersebut berisikan penonaktifan yang bersangkutan sebagai Satuan Pengawas Internal.

Dalam sidang, dijelaskan Bupati Sambas mendalilkan bahwa informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan/dikecualikan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017. Namun Dewan Majelis berpendapat lain.

Informasi yang menjadi pokok dalam sengketa, masuk dalam kategori keputusan, kebijakan, laporan keuangan, dan/atau RKA. Di mana berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik bukan termasuk dalam kategori pengecualian informasi sebagaimana Pasal 17 UU KIP.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa semua informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang terbuka,” jelas Rospita dalam amar putusan.

Para pihak yang tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi Kalimantan Barat, dapat mengajukan gugatan banding ke PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan ini, setelah sebelumnya memberikan pernyataan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP.

“Persidangan di Komisi Informasi bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang salah, tetapi mencari kebenaran yang objektif. Ketika suatu informasi bersifat terbuka, maka wajib diberikan kepada pemohon informasi,” katanya. (Ran)

sumber : insside pontianak