Ilustrasi

Sambaskini.com, SAMBAS — Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana mengatakan, desa merupakan sebuah wadah potensi yang mesti bisa digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya.

“Pembangunan desa harus disesuaikan dengan potensi desa dan outputnya akan jelas dan secara langsung mencacah elemen masyarakatnya,” ungkap Erwin.

Erwin mengatakan, pembangunan di desa dengan pengelolaan anggaran ADD dan DD memerlukan ketelitian.

“Sejatinya jika pelaksanaan pembangunan desa yang berbasis pada ADD dilakukan sesuai aturan, maka tidak akan terjadi permasalahan. Dengan kucuran dana yang melimpah ini, desa bisa membangun daerahnya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah,” jelasnya.

Dikatakan bahwa Kementerian Desa PDTT telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan Dana Desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016.

“Ini bertujuan untuk dijadikan bahan acuan bagi desa dalam menentukan program serta kegiatan penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa,” katanya.

“Aturan ini juga sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa tersebut,” sambungnya.

Artinya, dengan adanya aturan tersebut kedepan mesti dilakukan peningkatan kapasitas aparat desa yang sinergis dengan pemerintah daerah, agar tata kelola ADD tidak menyalahi aturan dan dimengerti pemerintah daerah yang melakukan tugas pengawasan.

“Dengan demikian, peningkatan kapasitas keduanya mutlak dilakukan. Kesepahaman tentang penafsiran tata kelola serta pengawasan harus dicapai agar selaras dalam pembangunan desa tertib dalam administrasi serta menekan praktik korupsi,” katanya.

Sejauh ini, dia menilai penggunaan ADD masih belum dioptimalkan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dibuktikan dengan fokus pembangunan pada beberapa desa di Kabupaten Sambas yang masih menitikberatkan pada sektor pembangunan fisik.

“Lebih banyak ke pembangunan fisik dibanding pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya alam. Apalagi sekarang pemda dan dinas BPMPD mengatur tentang pengalokasian ADD melalui revisi RPjMDes dan RKPDes agar pengunaan ADD tepat sasaran,” runutnya.

Kendati demikian, upaya pemerintah daerah yang mendorong desa agar memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) juga diapresiasi oleh Erwin.

“Sekarang pemda dan dinas terkait mendorong desa agar mendirikan BUMDes untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan potensi desa. Ini adalah langkah yang baik agar ADD bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi warga di desa tersebut,” pungkasnya.(Why)

Sumber: Suara Pemred