Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas Saat menyampaikan aspirasi masyarakat ke gedung DPRD provinsi Kalimantan Barat

Sambaskini.com, SAMBAS — Kepemimpinan Atbah-Hairiah sebagai kapala daerah Kabupaten Sambas telah memasuki waktu empat tahun.

Seiring dengan itu, kalangan mahasiswa mulai melontarkan kritik terhadap kinerja bupati Sambas satu diantaranya Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS), berikan nilai D untuk kinerja Pemerintahan Kabupaten Sambas dibawah kepemimpinan Bupati, Atbah Romin Suhaili bersama Wakil Bupati Sambas Hairiah.

Ketua KMKS Rixsy mengatakan bahwa hal ini dikatakan bukan tanpa alasan. Dirinya menjelaskan nilai D diberikan karena pemerintahan sekarang tidak terlihat wujud dari realisasi visi dan misinya yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera”.

“Dari visi tersebut masyarakat yang berakhlakul karimah menurut pemahaman saya pribadi pasti menyangkut mengenai hal keagaaman, hal ini pencapainnya sangat jauh dari ekspektasi. Terbukti dengan semakin maraknya kasus asusila di Sambas, mulai dari pelecehan kepada anak tetangga, anak saudara bahkan pelecehan terhadap anak kandung juga terjadi, selain itu maraknya juga kekerasan kepada anak dan perempuan yang membuat penilaian ini jauh sekali dari kata masyarakat Berakhlakul Karimah,” ujarnya, Senin (6/7/2020).

Lalu masyarakat yang unggul. “Kalau ini sampai sekarang belum nampak sudah unggul dari mananya Sambas hingga hari ini, terbukti dari berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas baru mencapai 66,61 di bawah rata-rata Provinsi Kalbar dan menempati urutan ke-5 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalbar” ujarnya.

Lalu masyarakat sejahtera, ini juga mendapat nilai D. karena hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat apakah sudah bisa terpenuhi atau belum.

“Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Sambas yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia di karenakan kurangnya lapangan pekerjaaan yang ada di Sambas, serta ditambah lagi dengan murahnya harga jual hasil panen mulai dari karet, sawit, lada dan lain sebagainya yang di barengi dengan tidak adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi hal itu,” katanya.

“Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sambas, mencapai 8,55 persen di atas rata-rata Provinsi 7,88 persen dan menempati urutan ke-8 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalbar. Jumlah fakir miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat,” tambahnya.

“Jumlah fakir miskin di Kabupaten Sambas pada 2016 hanya 27.599 jiwa, meningkat menjadi 158.921 jiwa pada 2017. Meningkat lagi pada 2018 menjadi 169.710 jiwa.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas, juga cenderung menurun. Pada 2016 mencapai 5,24 persen, kemudian menjadi 5,13 persen dan 5,20 persen pada 2017 dan 2018,” Lanjut Rixsy

Tidak hanya itu, Rixsy mengatakan bahwa banyak polemik yang terjadi di Sambas mulai dari kasus dana hibah RP 80 M, pembelian mobil dinas RP 2,57 M ditengah Pandemi Covid-19, belum dipilihnya Direktur Definitif PDAM Tirta Muare Ulakan.
“Sehingga tidak maksimalnya kinerja PDAM sekarang.” Jelasnya.(why)

Sumber: Tribun