Fiqri Hakil Nur Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat

Sambaskini.com, PONTIANAK – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat, Fiqri Haqil Nur berharap hasil pilkada di Kalbar nantinya dapat menghasilkan pemerintahan yang good governance.

Berikut penuturannya.

September 2020 mendatang Indonesia akan melaksanakan perhelatan agenda politik yang dilaksanakan serentak diberbagai daerah yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia.

Di Kalimantan Barat sendiri sebagai daerah yang secara georafis berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi Provinsi yang strategis untuk dibahas terutama berkaitan dengan agenda politik yang akan diselenggarakan september mendatang.

Ada 7 Kabupaten di Kalbar yang akan melaksanakan Pilkada Serentak, yaitu Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu.

Sejak rezim reformasi menjadi pintu gerbang era otonomi daerah dengan kemandirian membangun daerah melalui pemerintahan menuju good governance.

Melalui pilkada yang dilaksanakan dengan langsung dan serentak dapat memantapkan demokrasi lokal melalui pemenuhan hak-hak sipil rakyat dengan turut serta pada pemilihan kepala daerah.

Kematangan berdemokrasi di lokal dapat kita perhatikan sejauh mana partisipasi masyarakat pada pemerintahan.

Hal tersebut tidak hanya sebagai pemilih tetapi masyarakat membantu pemerintah melalui pengawasan, mensosialisasikan dan mejadi petugas pemilu hingga sebagai pemilih

Dalam perhelatan pilkada serentak 2020 mendatang ada beberapa hal yang menarik untuk dilihat sebagai potensi untuk dijadikan batu loncatan menuju dinamika politik di tahun 2024.

Karena memang di tahun 2020 ini merupakan pilkada serentak dengan daerahnya terbanyak malakukan pilkada jika dilihat dari tahun 2018 sebelumnya.

Melihat potensi di pilkada 2020 di Kalimantan Barat nantinya, sebagai ajang untuk memperkuat posisi politik 2024 dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Menurut Lawrane M. Friedman, ada 3 komponen dalam sistem hukum yakni substance, structure and culture.

Tiga komponen hukum tersebut sangat mempengaruhi berhasilnya pilkada serentak, aturan-aturan pelaksanaan pilkada serentak harus mengikat bagi semua pihak, begitupun dengan struktur yaitu perangkat-perangkat yang terlibat dalam pilkada mulai dari pemerintah hingga tim teknis pelaksanaan harus memahami regulasi agar dapat melaksanakanya dengan baik.

Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sebagai unsur terpenting dalam hukum yang harus memahami arti penting pilkada agar tumbuh kebiasaan untuk berperan serta dalam pemilihan baik sebagai pemilih, pengawas atau membantu pemerintah dalam pelaksanaan pilkada serentak

Tantangan Kampanye

Situasinya hari ini mulai terjadi pergeseran pola dalam kampanye yang mana sejalan dengan lahirnya era technopolitic. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Victor Sampredo dalam Introduction ; New Trend and Challenges in Political Communication, 2011, terjadi penyatuan antara technologi dengan politik sehingga adanya wajah baru dalam dinamika politik saat ini.

Seperti contoh bergesernya pola kampanye yang sebelumnya dilakukan pendekatan kepada masyarakat menggunakan tatap muka langsung, pengerahan massa dengan menggunakan mobilisasi tim dilapangan bergeser menjadi kampanye menggunakan media sosial, media ads online dan dll yang menggunakan sentuhan technologi.

Menurut data We Are Social Hoot Suite, 2019. Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau 56 persen dari total populasi, selanjutnya pengguna gadget menjapai 130 juta atau 48 persen dari populasi.

Dari data diatas membuka mata kita akan terjadi sebuah pergeseran pola kampanye dilihat dari faktor kebiasaan masyarakat yang cendrung berubah dalam melihat infomasi menggunakan media sosial, dan ini membuktikan bahwa peran teknologi memang dibutuhkan dalam dinamika politik, meskipun dirasa kehadiran teknologii ini menjadikan politik menjadi ular berkepala dua.

Pra Pilkada

Pilkada serentak secara substansial tidak merubah esensi pemilihan pilkada sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia, namun secara teknis pelaksanaan berbeda dengan pilkada sebelumnya, hal tersebut merupakan upaya untuk efesiensi waktu, anggaran dan menekan conflict of interset.

Pemilihan kepala daerah yang serentak merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung dengan pesiapan waktu dan teknis pelaksanaanya.

Tidak hanya saat pemilihan kepala daerah berlangsung, sebelum pilkada berlangsung pun menjadi celah untuk kandidat melangsungkan misi rahasianya untuk memenangkan pemilihan, dengan membangun komitmen yang negatif dengan penyelenggara pemilu agar secara teknis nantinya penyelenggara mendukung aksi mobilissi massa yang melanggar aturan kepemiluan.

Artinya pra pilkada ini menjadi tantangan Integritas, Profesionalisme dan Manajemen Tata Kelola Pemilu yang dipertaruhkan agar dapat menciptakan lingkungan pemilu tang taat hukum sehingga dapat melahirkan Pemimpin yang pro rakyat dan baik yang akan memimpin suatu daerah nantinya.

Peran Parpol

Partai Politik harus mengedepankan profesional sebagai wadah yang menciptaka n karakter figur politik sehingga bukan hanya sekedar calo politik yang mengantarkan kandidat-kandidat kacangan yang hanya bermodalkan uang sehingga Parpol tersebut malah memilih mereka dengan melupakan kader terbaik Parpol untuk maju sebagai Kepala Daerah.

Partai politik ikut andil bertanggungjawab atas carut marutnya moral politik ini. Uang setoran dari calon kandidat kacangan tersebut merupakan praktek premanisme politik yang selama ini sudah dianggap wajar, dan tidak jarang juga Parpol yang menetapkan tarif jika ingin maju pilkada menggunakan partai politiknya.

Ini merupakan praktek politik yang menyimpang, kehadiran Partai Politik menjadi momok menakutkan dalam menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat pada dinamika Pilkada kedepan.

Melihat dari peran parpol tersebut seharusnya parpol merupakan wadah pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, karena parpol merupakan wadah elit yang memegang peran sebagai fasilitator kepada masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat atas problematika kedaerahan. (Why)

Sumber: Tribun