Ilustrasi

Sambaskini.com, SAMBAS — Kepala Kejaksaan Negeri Sambas melalui Kasi Intel, Edi Kusbiyantoro mengingatkan agar penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 dikelola sesuai aturan.

Sebab jika tidak atau bahkan terdapat indikasi korupsi, maka hukuman bui sampai pidana mati merupakan konsekuensi hukum yang akan dihadapi.

“Secara langsung presiden sudah menyampaikan bahwa terkait tindak pidana korupsi dalam kegiatan refocusing anggaran Covid-19, ada ancaman sampai hukuman mati. Ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,” tegas Kasi Intel Kejari Sambas, Selasa (23/6).

Karena itu, pihaknya akan selalu memantau penggunaan anggaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sambas.

“Regulasinya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, sesuai Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor berbunyi bahwa dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa keadaan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan itu yakni pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, seperti terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

“Terkait penanganan Covid-19, ini juga sudah dinyatakan sebagai keadaan bencana alam. Korelasinya dengan pasal 2 ayat 2 memang menjadi salah satu yang disebutkan keadaan tertentu itu tadi, sehingga dimungkinkan siapapun yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan anggaran penanggulangan penanganan Covid-19, ini memang ancaman ya tidak main-main sampai hukuman mati,” katanya.
Kejari, lanjut Kasi Intel, juga selalu menyampaikan hal tersebut, memberikan warning agar penggunaan dana penanggulangan Covid-19, khususnya di Kabupaten Sambas, tetap terlaksana dengan baik serta sesuai aturan yang berlaku.

“Dalam rapat-rapat yang sudah dilaksanakan selama ini, saya yakin pimpinan sudah melaksanakan dan memberi warning, supaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan yang menggunakan anggaran jangan sampai dilakukan main-main, apalagi ada penyimpangan yang berdampak pada pelanggaran aspek hukum,” tuturnya.

Pihaknya akan selalu mengingatkan hal tersebut kepada Pemerintah Daerah.

“Kita selaku aparat penegak hukum bersama media massa juga akan selalu mengingatkan. Ini sebagai upaya preventif dan kita tidak segan melakukan tindakan secara maksimal supaya ada efek jera terhadap pelanggar aturan. Kalau sudah diingatkan juga masih bandel, ya dampak yang akan diterima tentunya sesuai Undang-Undang yang berlaku pula,” katanya.Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi mengatakan, kondisi dimana penggunaan dana Covid-19 menjadi perhatian publik terjadi hampir di seluruh wilayah. Hal ini merupakan sesuatu yang normal.

“Hampir di semua wilayah di Indonesia, perhatian publik terhadap penggunaan dana atau anggaran penanggulangan Covid-19 cukup tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya transparansi yang dilakukan oleh si pengguna anggaran. Kalau di Sambas tentunya Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Bagus, pengguna anggaran tidak perlu risih atau bahkan takut untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas anggaran.

“Selama itu tidak ada pelanggaran maka tidak perlu takut. Saya rasa Kabupaten Sambas bisa menjadi contoh positif pengelolaan anggaran Covid-19, jika secara baik dan berkala menyampaikan kepada publik sudah sejauh mana anggaran tersebut diserap dan disalurkan, transparan dan akuntabel,” katanya.

Pihaknya, kata Bagus Setiadi, akan meminta kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sambas untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran tersebut.

“Mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita realisasikan. Kita akan meminta kepada tim gugus tugas untuk memaparkan penggunaan anggaran tersebut. Ini kami lakukan sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah agar bisa menyampaikannya kepada publik. Laporan tersebut bukan untuk kepada lembaga DPRD saja, namun untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas,” katanya.

Bagus juga menegaskan agar Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sambas untuk menggunakan anggaran yang ada dengan efektif dan taat aturan.

“Kita meyakini bahwa niat baik semuanya adalah untuk mengatasi kondisi pandemi, membantu rakyat Sambas, dan ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada oknum yang menari di atas penderitaan orang lain,” pungkasnya.Bikin Laporan BerkalaTokoh Pemuda Sambas, Jimmy Pratomo mengatakan, upaya penanggulangan dampak Covid-19 di Kabupaten Sambas mesti dilakukan secara terbuka.

“Artinya di Sambas informasi perkembangan penanganan dan penggunaan anggaran itu terbuka bagi publik, ini sangat penting,” tegasnya.

Hal ini harus dilakukan. Pasalnya jika menunggu pandemi selesai baru akan disampaikan laporannya, hal ini akan membuat publik semakin bertanya-tanya.

“Kita tidak tahu kapan selesainya. Jika memang dalam setahun kedepan masih dalam kondisi yang sama, apakah kita akan diam saja dan tidak menanyakan kemana anggaran Covid-19 dibelanjakan?,” katanya.

Karena itu, lanjut Jimmy, ada baiknya Pemda Sambas atau Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sambas membuat laporan yang disampaikan secara berkala.

“Memang telah disepakati bahwa penggunaan anggaran Covid-19 akan disampaikan pada saat pembahasan Perubahan APBD Sambas, namun akan lebih baik jika ini disampaikan secara berkala, bisa setiap bulan atau per dua pekan,” pungkasnya.(why)

Sumber: Suara Pemred