Rakor persiapan kampanye melalui online

Sambaskini.com, SAMBAS — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta media baik cetak hingga elektronik dapat berlaku adil bagi semua paslon yang ikut Pilkada 2020.

Hal tersebut diutarakan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Kalbar, Lomon saat rakor persiapan kampanye di media massa dan elektronik pada pemilihan serentak 2020 via zoom, Jumat (25/09/2020).

“Media massa cetak atau elektronik yang menyediakan rubrik khusus harus berlaku adil dan berimbang, karena aspek keadilan dan keberimbangan dijaga betul,” kata Lomon.

Saat rakor, Lomon menjelaskan jika kampanye yang difasilitasi KPU dalam hal ini KPU Kabupaten ialah penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersil dan atau iklan layanan masyarakat baik melalui media massa cetak, dan elektronik.

Masa penayangan iklannya selama 14 hari mulai tanggal 22 november sampai 5 desember 2020 dimulainya masa tenang.

Jumlah penayangan ditelevisi setiap paslon paling banyak 10 spot, dengan durasi paling lama 30 detik selama masa penayangan kampanye. Sementara radio paling banyak komulatif 60 detik setiap hari selama masa penayangan kampanye.

Jumlah penayangan iklan kampanye dimedia cetak setiap paslon paling banyak satu halaman untuk media cetak setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

Media massa cetak dan elektronik yang menayangkan iklan kampanye wajib mematuhi kode etik pengiklanan dan ketentuan perundang-undangan serta berlaku sama untuk setiap paslon.

Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari tarif iklan kampanye komersil.

Media massa elektronik menyiarkan kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.

Iklan kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media cetak atau online.

Jumlah waktu tayang iklan layanan masyarakat tidak termasuk jumlah iklan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten.

Selama masa tenang dilarang menyiarkan iklan rekam jejak atau dukungan parpol.

“KPI dan Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan elektronik,” katanya.

“Jika terdapat bukti pelanggaran maka KPI atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan yang dimiliki oleh KPI atau Dewan Pers,” pungkas Lomon. (*)

Sumber: Tribun