Ilustrasi

Sambaskini.com, SAMBAS – Sebanyak 95 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Sabtu (29/2) dilantik oleh ketua KPU Kabupaten Sambas, Sudarmi.

Pada pelantikan tersebut, hadir Wakil Bupati Sambas Hj Hairiah, Kapolres Sambas AKBP Robertus Bellarminus Herry Ananto Pratikno, Dandim 1208-Sambas, Bawaslu dan Kasat Pol-PP.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Sambas, Sudarmi mengatakan PPK yang kemarin baru saja dilantik adalah untuk membantu KPU Kabupaten Sambas dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, pada September mendatang.

“PPK adalah penyelenggara pemilihan di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan asas penyelenggara pemilu,” ujarnya, Senin (2/3/2020).

“Dan selalu memperhatikan kode etik penyelenggara Pemilu serta mengetahui segala peraturan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Sudarmi menjelaskan, Tupoksi dari PPK adalah untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas 2020 di tingkat Kecamatan.

“Salah satu tugas PPK adalah untuk merekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan namun sampai saat ini tidak ada calon bupati dan wakil bupati calon perseorangan sehingga PPK tidak perlu melakukan kegiatan perivikasi,” ungkapnya.

Tidak hanya itu kata Sudarmi, PPK juga berperan untuk menindaklanjuti laporan-laporan. Atau jika ada temuan yang disampaikan oleh Bawaslu maupun Panwascam di Kecamatan.

“Kami mengharapkan jangan sampai ada anggota PPK yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang kemudian akan berdampak negatif pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang sedang berjalan,” jelasnya

Selanjutnya juga, ia berharap agar
PPK diharapkan untuk segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Forkopimcam dan organisasi lainnya yang ada di tingkat Kecamatan.

Agar nanti dalam melaksanakan tugas PPK di Kecamatan bisa berjalan dengan baik.

“PPK kami inginkan segera melakukan koordinasi yang intens dengan komponen-komponen eksternal yang ada di wilayah kecamatan masing-masing seperti dengan perangkat pemerintahan Kecamatan, Organisasi sosial kemasyarakatan, Panwaslu Kecamatan, Partai politik, PPS dan lainnya,” tutupnya.(why)