Ilustrasi

SAMBAS. Sambas_Kini.Com : Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat (Kalbar), Eka Nurhayati Ishaq, menegaskan pihaknya akan memberikan pendampingan bagi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang camat di Kabupaten Sambas.

Eka menduga, pernah ada upaya untuk menghentikan kasus ini. Karena, menurutnya pelapor sempat membuat surat pernyataan akan mencabut laporan polisi.”Pihak pelapor sudah pernah membuat surat pernyataan, ingin mencabut laporan tersebut. Tidak bisa semudah itu, karena ini kasus cabul. KPPAD akan mengawal kasus ini sampai jatuh vonis putusan di pengadilan,” kata Eka kepada Wartawan Kamis (15/08/19).Dia juga mengingatkan agar tidak ada intervensi pemerintah dalam kasus yang melibatkan oknum camat ini. “Kami berharap, Pemda (Pemerintah Daerah) bisa sama-sama mengawal, dan tidak melakukan intervensi sama sekali. Karena ini berkaitan dengan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara),” ungkapnya.

Eka menjelaskan, berkaitan dengan kasus itu, sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 82, karena tersangka adalah pejabat publik dan memiliki suatu jabatan strategis di pemerintahan, tentunya akan mendapatkan hukuman tambahan sepertiga dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

KPPAD Kalimantan Barat akan melaksanakan tugas dan fungsi pokok mereka dengan semaksimal mungkin, terlebih korban dan saksi pada kejadian itu adalah anak di bawah umur.”Kami melaksanakan tugas kami, memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak sebagai korban. Apalagi ada anak yang menjadi saksi, karena melihat langsung. Kami juga akan memberikan pendampingan psikologis, sosial, dan memberikan pendampingan advokasi,” tegasnya