Ilustrasi

SambasKini.Com. SAMBAS : Masih di tengah percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), ternyata Pemkab Sambas telah memberhentikan Program Jaminan Pelayanan Persalinan (Jampersal). Penghentian semnetara ini, ditetapkan sejak Rabu, 10 Juni 2020. Penyebabnya, pagu dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2020, sudah tidak mencukupi.

Padahal, Jampersal adalah program prioritas bagi masyarakat miskin atau yang memiliki resiko tinggi.Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani, dalam suratnya bernomor 440/5576/KESMAS-DKS tangal 9 Juni 2020 memberitahukan kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sambas ,agar menghentikan sementara Program Jampersal sampai ada informasi lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

Menurut dr Fattah Mariyunani, anggaran Jampersal yang didapat Kabupaten Sambas pada 2020 lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2020, hany ada Rp3 miliar, lebih kecil dibanding tahun lalu sekitar Rp4,5 miliar. Sehingga, kata dr Fattah, pada tahun ini, pelayanan dimulai awal Januari, karena sosialisasi lebih bagus.“Jadi memang banyak masyarakat yang pakai, karena persyaratan lebih ringan. Lalu karena spesialis anestesi di RS yang ada di Sambas kosong, maka banyak kasus yang dirujuk ke RS Abdul Azis Kota Singkawang yang tarifnya jauh lebih tinggi sehingga cepat menguras dana,” ungkap Fattah.

Dana Jampersal, lanjut dr Fattah, juga tidak terpengaruh pada kondisi Covid-19. “Tidak ada hubungannya covid dengan jampersal karena dana jampersal tidak disentuh covid-19,” paparnya.Dia juga memaparkan jumlah pengguna dana Jampersal tersebut, yang mana sebanyak 650 lebih persalinan di Kabupaten Sambas menggunakan dana Jampersal. Sehingga, dana yang habis adalah yang untuk proses melahirkan sebesar Rp1,8 miliar. “Sedangkan untuk biaya rujukan maupun rumah tunggu masih ada, namun dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis tidak bisa dialihkan,” jelas Fattah.

Semnetara, jumlah ibu hamil di Kabupaten Sambas ada 13.00. Prediksi yang menggunakan Jampersal sekitar 10 perse, yakni 1.300 orang, yang sudah dilayani 650, jadi masih ada 650 yang membutuhkan. Atas kondisi ini, Pemda Sambas mau tidak mau menyetop sementara pelayanan Jampersal. “Kita terpaksa setop sejak Rabu (10/6). Baik pelayanan di Puskesmas maupun di RSUD Sambas, RSUD Pemangkat, maupun RS Abdul Aziz. Hal ini karena memang terkendala pendanaan yang tidak mencukupi,” katanya.

Namun demikian, ujar dr Fattah, pihaknya telah melaksanakan hearing dengan DPRD serta komunikasi dengan Bupati, agar hal tersebut bisa didapat solusinya.“Kami sudah koordinasi dengan Bupati, Sekda, dan Kepala Bakeuda, serta sudah hearing dengan komisi IV DPRD Kabupaten Sambas. Hasilnya Jampersal harus lanjut, masyarakat kurang mampu harus tetap dilayani gratis dengan mekanisme APBD. Hanya saja, berhemat anggaran maka harus dimaksimalkan pelayanan di Kabupaten Sambas, usahakan jangan rujuk ke Singkawang,” tuturnya. (Ran) 

Sumber : Suara Pemred