Tabung gas elpiji 3 kg

Sambaskini.com, PONTIANAK — Persoalan Elpiji Gas 3 Kg di sejumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, seakan tak pernah habis-habisnya. Mulai dari kadang sulit diperoleh, harga naik ditingkat eceran hingga tidak tepat sasaran atau terjadi penyelewengan ke wilayah lain.

Menurut salah satu sumber Pertamina Kalbar kepada Suara Pemred, jumlah kuota Gas 3 Kg untuk si miskin melebih 3 kali lipat dari jumlah peruntukannnya.

“Artinya sudah dilebihkan jatah kouta  sesuai data kebutuhan per KK, tapi anehnya selalu saja kurang, tapi entah kemana Gas 3 Kg itu. Infonya, yang pernah kita dapatkan ada agen atau pangkalan di Singkawang yang menjual  gas 3kg untuk wilayah lain agar mencari keuntungan lebih besar lagi, dan itu kita tindak tegas,” kata sumber ini yang minta namanya tidak disebutkan.

Dari data yang diperoleh Suara Pemred, khusus di Kota Pontianak saja ada 12 agen Gas 3 Kg dengan 304 pangkalan gas yang wajib melaksanakan pendistribusian di enam Kecamatan di Kota Pontianak.

Ke 12 Agen Elpiji 3 Kg tersebut

1. Koperasi Pegawai Negeri  dengan 27 pangkalan.

2. Agen PT. Amourta dengan 21 pangkalan

3. PT. Darmali Niaga, dengan  28 pangkalan

4. PT. Daya Dinamika Kapuas dengan jaringan 19 pangkalan.

5. PT Delta Kapuas Khatulistiwa dengan 21 pangkalan gas.

6. PT Dwi Indo Mandiri dengan 25 pangkalan.

7. PT. Hasil Tekun Bersama dengan 11 pangkalan gas

8. PT. Indo Kalbar dengan 37 pangkalan.

9. PT. Mita Kalbar 37 Pangkalan gas.

10. PT. Mitra Harapan Makmur 29 pangkalan gas,

11. PT. Tanjung Pratama Kalbar dengan 32 pangkalan,

12. PT. Triguna Kalbar dengan 19 pangkalan gas.

Pengamat kebijakan minyak dan gas Kalbar, Denny Purwanto Sos meminta agar Pertamina dan Hiswana Migas Kalbar memberikan informasi dan pengumuman yang jelas dimana-mana saja lokasinya dan siapa-siapa saja perusahaan yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra pertamina.

“Harusnya, agar bisa dikontrol masyarakat dan aparat pemda sampai ke tingkat RT  dan aparat hukum, perlu tranfaransi lokasi dimana ribuan tempat pangkalan-pangkalan itu berada dan jatah koutanya. Sebab ada laporan  ada pangkalan  tapi tidak diketahui lokasinya oleh warga, sehingga mudah terjadi penyelewengan yang harusnya wajib untuk warga sekitar tapi dijual ke wilayah lain dengan harga lebih tinggi,” ungkap Denny kepada Suara Pemred.

Dari data dan informasi yang diperoleh Suara Pemred sering terjadinya kelangkaan Gas 3 Kg di sejumlah daerah diakibatkan keinginan sejumlah pengusaha Gas Subsidi 3 Kg lebih mengedepankan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa melihat aturan yang telah ditetapkan pihak Pertamina.

Sebagian besar agen memiliki jaringan dengan pangkalan yang mereka buat, dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih bersama. Kadang pangkalan itu ada yang memang keluarga atau kerabatnya.

Ada juga pangkapalan yang nakal, dengan menjual sebagaian saja kepada masyarakat tapi sebagian dijual ke kelompok pengecer dengan harga khusus. Dan tak sedikit pengecer punya jaringan pelanggan tetap  ke restoran, cafe, dan hotel-hotel.

Di keterangan di lapangan, sejumlah warga dan tokoh masyarakat di Kalbar menyetujui rencana kebijakan Pemerintah pusat agar adanya harga gas 3kg non subsidi sebesar Rp30-35 ribu pertabung.

Sebab dilapangan kasus peyalahgunaan gas subsidi yang diperuntukan untuk warga miskin akan tetap terus terjadi, jika tidak ada kebijakan tegas.

Di Kota/Kabupaten di Kalbar, serta data dan wawancara berbagai sumber bahwa kontrol untuk pengawasan gas elpiji 3kg hanya untuk orang miskin tidak jelas.

Sehingga, lanjutnya, marak terjadi penyelewengan termasuk banyak terjadi persoalan, mulai dari siapapun boleh membeli, terjadi kelangkaan, harga subsidi tak berlaku atau tidak terkontrol, penjualan diluar wilayah, serta menjamurnya penjual eceran dan masih banyakpersoalan lainnya.

Jika pemerintah tidak segera berubah kebijakan subsidi 3kg  Pertama yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima subsidi yaitu orang miskin yang justru sulit mendapatkannya.

Jika dapat pun, lanjut doa, harganya bisa Rp. 25-30 ribu bahkan hingga Rp. 40- 60 ribu pertabung jika makin ke pelosok atau ke daerah pedalaman. Pemerintah atau negara kita yang terus rugi akibat telah mensubsidi 50 persen setiap tabung. Bayangkan berapa besar kerugian itu.

Yang diuntungkan yaitu pemakai yang tidak berhak, bisa orang mampu, restoran, pedagang, pegawai kantoran, PNS, pangkalan nakal, agen elpiji nakal (hyu)

Sumber: Suara Pemred