Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar

Sambaskini.com, SAMBAS — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), A.L Leysandri meminta kepada Aparutur Sipil Negara (ASN) di Kalbar untuk netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan Leysandri setelah mengikuti kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan Tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (7/10).

Dijelaskannya, Gerakan Nasional Netralitas ASN merupakan upaya bersama mewujudkan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Netralitas ASN merupakan platform kebijakan Reformasi Birokrasi dan Azas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap ASN sebagai penyelenggara Negara.

“Kegiatan ini sudah yang kelima kali dilakukan gerakan netralitas ASN terkait dengan Pilkada dan intruksi Mendagri meminta ASN untuk bekerja profesional, terhindar dari tekanan-tekanan politik sehingga pelayanan publik yang diamanahkan kepada ASN bisa dijalankan. Saya pikir ASN harus cerdas, biarkan proses politik berjalan, rakyat yang menilai, ASN hanya mengawal,” kata Leysandri.

Dia mengingatkan pelanggaran terhadap azas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya, seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, tindak KKN, serta perumusan dan penetapan kebijakan yang mencederai kepentingan publik.

Oleh karena itu perlu disadari oleh ASN bahwa mereka adalah abdi masyarakat, sehingga dalam pelayanan juga mereka harus mampu dan cerdas untuk melihat apa yang harus mereka ikuti. Walaupun sebagai ASN berhak untuk memilih tapi netralitas harus tetap dijunjung tinggi.

“Untuk ASN yang kedapatan tidak netral akan diberikan beberapa sanksi, bisa teguran tertulis, penurunan pangkat, penundaan gaji berkala sesuai dengan Undang-undang ASN terkait kedisiplinan ASN,” ingatnya.

Kemudian dirinya meminta kepada ASN saat menggunakan media sosial jangan memberikan like untuk paslon walaupun kita ada simpati dengan paslon tetapi jangan gegabah dan kita ikuti saja mekanisme yang berjalan.

“Kalau dia ASN menggunakan medsos memberikan like atau juga mengkampanyekan pasti akan diberi sanksi karena di dalam Pilkada ada penegakan hukum yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu, netralitas ini penting, makanya harus cerdas menggunakan medsos,” tegasnya.

Sumber: Suara Pemred