Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat

Sambakini.com, SAMBAS — Gubernur Kalbar Sutarmidji mengharapkan dukungan dari masyarakat Kalbar untuk ikut menyukseskan proyek strategis pembangunan nasional yang akan dikerjakan di provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga proyek strategis nasional itu adalah Jembatan Kapuas III, Duplikasi Jembatan Kapuas I, dan Jembatan Sungai Sambas Besar.

Pemprov Kalimantan Barat bertanggung jawab atas pembebasan lahan untuk Jembatan Kapuas III (Tiga), sedangkan biaya pembangunanya akan ditanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Menindaklanjuti hasil Musrenbang, regional dan nasional. Kita diminta oleh Bappenas dua sampai tiga proyek stategis nasional di Kalbar,” ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Kamis (2/7/2020)- seperti dilansir dari Tribunkalbar.

Alasan Untuk Memprioritaskan

Pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memprioritas tiga proyek ini, karena akan mendukung percepatan serta kelancaran transportasi di Kalbar. Proyek tersebut adalah Pembangunan Sungai Sambas Besar, Duplikasi Jembatan Kapuas I dan Jembatan Kapuas III.

“Nah kenapa ini saya pilih, karena ketiga ini sangat penting bagi percepatan serta kelancaran transportasi darat di Kalbar,” tegasnya Sutarmdiji – Tribunkalbar.

Pembagian Tugas Untuk Masing-masing Daerah

Untuk pembagian tugas dalam proyek ini. Pemprov Kalbar akan menyelesaikan ganti rugi lahan Jembatan Kapuas III. Jembatan Sungai Sambas Besar pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemkab Sambas. Dan Jembatan Kapuas I akan menjadi tanggung jawab dari Pemkot Pontianak.

Jembatan Kapuas III nantinya akan melintasi dua kabupaten yaitu Desa Wajok yang masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Mempawah. Dan Jeruju Besar berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menjelaskan bahwa untuk pembebasan Kapuas III membutuhkan biaya sekitar Rp 200 Miliar.

Sutarmidji pun optimis bahwa pembebasan lahan ini akan berjalan lancar. Dan dalam waktu dekat Gubernur akan menyampaikan kepada DPRD untuk segera memulai membebaskan lahan yang terkena pembangunan Jembatan Kapuas III.

“Untuk Jembatan Kapuas III, saya berkomitmen dan akan saya sampaikan pada DPRD untuk segera kita bebaskan lahan yang dibutuhkan,” ujar Midji.

“Cukup besar memang, perkiraan saya lahan yang dibebaskan paling sedikit memerlukan anggaran Rp 200 miliar. Tapi insyaallah bisa kita lakukan,” ucap Midji dengan optimis- tribunkalbar

Gubernur Minta BPN Teliti

Pada anggaran perubahan 2020 Pemprov Kalbar akan memulai lelang appraisal guna menilai lahan yang akan dibebaskan. Dan ditargetkan 3 Bulan selesai (Desember 2020 – Maret 2021). Saat ini telah dilakukan inventaris lahan.

Gubernur pun meminta kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar lebih teliti, diharapkan jangan sampai ada munculnya sertifikat tanah atas nama orang padahal itu adalah lahan kepemilikan negara.

Pulau Panjang

Dilansir dari tribunkalbar – Gubernur menegaskan khusus untuk Pulau Panjang yang ada di tengah alur Sungai Kapuas, siapapun yang memilikinya harap menyerahkan tanpa ganti rugi atau sukarela.

“Kalau tidak, maka kami tidak akan membuat jembatan itu turun di Pulau Panjang dan kita akan naikkan langsung tiangnya. Sehingga Pulau Panjang tidak akan ada manfaatnya,” tegas Sutarmidji.

Tapi kalau pemiliknya mau menyerahkan tanpa ganti rugi, maka pembangunan Jembatan Kapuas III akan diturunkan pada Pulau Panjang serta akan ada jalan.

Sehingga Pulau Panjang akan hidup dari sisi ekonomi dan pariwisata. Kalau perlu dibuat pergudangan dan central lainnya.

Sutarmidji memberikan alasan pembebasan lahan diumumkan dengan maksud untuk menghentikan spekulasi dimasyarakat yang dimana akan membeli lahan di area pembangunan.

Dan menyampaikan pemerintah hanya akan membebaskan lahan sesuai dengan ketentuan appraisal. Dimaksudkan agar semua sesuai dengan aturan dan nilai yang telah ditentukan.

“Kita akan menilai sesuai dengan ketentuan apraisal sehingga semuanya berdasarkan aturan dan nilai yang ditentukan,” pungkasnya. (Why)