Aksi demo mahasiswa Se-Kalbar di depan gedung DPRD berakhir ricuh

Sambaskini.com, SAMBAS — Gubernur Kalbar, meminta Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pernyataan ini disampaikan, lewat akun Facebook resmi miliknya, Bang Midji, Kamis (8/10) sore.

“Saya, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin lalu, mengundang reaksi dari masyarakat,” paparnya.

Menurut Bang Midji, adanya Perpu yang mengatur tentang UU Omnibus law Cipta Kerja, tentu untuk menghindari pertentangan di masyarakat yang tak mustahil akan semakin meluas. Ia menjelaskan, UU yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Tanpa Perhitungan Matang

Polemik dan gejolak yang muncul pascadisahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, menunjukkan pengambilan keputusan yang dilakukan DPR-RI tidak memperhitungkan sikap masyarakat. “Tentu ini kita sesalkan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar.

“Seharusnya sudah melalui proses dengar pendapat (public hearing) dari komponen-komponen masyarakat, terutama dari serikat pekerja,” ujar Suriansyah.

Public hearing tersebut merupakan proses yang harus dilalui untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap RUU yang akan disahkan menjadi UU. Sikap masyarakat sebenarnya sudah jelas banyak yang menolak sejak draft-nya diusulkan. Namun tiba-tiba DPR-RI memutuskan untuk mengesahkan UU sapu jagat tersebut.

Olehkarenanya, lanjut Suriansyah, beberapa pihak menilai pengambilan keputusan itu dilakukan secara terburu-buru. “Inilah yang membuat ketidakpuasan dari komponen buruh,” ujarnya.

Beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja itu dinilai merugikan kepentingan jangka panjang para buruh. “Misalnya soal outsourcing. Itu masih belum bisa diterima secara baik, karena terlalu merugikan pihak buruh,” ucap Suriansyah.

Demikian pula terkait pasal yang mengatur tentang pesangon, tambah dia, masih belum bisa diterima para buruh. “Terkait pasal-pasal yang ditolak buruh tersebut, tentu memerlukan proses sosialisasi dan mediasi saat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja itu,” papar Suriansyah.

Sehingga, jelas Suriansyah, begitu DPR-RI memutuskan untuk mengesahkannya menjadi UU, pada prinsipnya bisa diterima sebagian besar masyarakat. Saat ini sebagian besar masyarakat masih menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja itu, lantaran disinyalir terlalu melindungi kepentingan pengusaha. “Tidak seimbang dengan kepentingan para buruh,” sesal Suriansyah.

Berujung Rusuh

Aksi massa dalam menolak UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung di kantor DPRD Provinsi Kalbar, berujung bentrok antara massa dan aparat. Massa dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil merengsek masuk ke gedung, Kamis (8/10).

Saling lempar batu dan botol tak terhindar. Sejumlah fasilitas kantor DPRD Provinsi Kalbar rusak. Dari pantauan Suara Pemred, beberapa kaca jendela gedung pecah akibat lemparan batu. Tak hanya itu, massa juga membakar di depan gedung. Tanaman-tanaman di pelataran gedung juga dicabut. Dinding dan tiang gedung dipilok dengan berbagai tulisan.

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat tersebut, terpaksa dibubarkan polisi dengan menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Awalnya perwakilan massa dan perwakilan pejabat DPRD Provinsi Kalbar sempat negoisiasi masuk ke gedung untuk melakukan konsolidasi.

Namun, negosiasi yang dilakukan di tangga menuju gedung tak menemui kesepakatan. Di sisi lain, massa yang berada di luar terjadi saling dorong dan merengsek masuk. Pantauan Suara Pemred, sebagian massa yang berusaha masuk menggunakan celana panjang biru muda yang identik dengan celana SMA.

Perampasan Hak

Kordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Wandisius Pandi menyatakan bahwa aksi yang dilakukan gabungan mahasiswa dan masyarakatm sipil ini, karena disahkannya UU Omnibus Lay Cipta Kerja, yang merupakan alat imperialis untuk memassifkan perampasan hak buruh, kaum tani, dan masa depan pemuda mahasiswa.

“Pengesahan undang-undang Cipta Kerja terkesan dipaksakan, karena dilakukan pada saat situasi pandemi Covid-19. Keputusan ini sangat tidak relevan dengan kondisi kehancuran ekonomi hingga minus tiga persen di kuartal III, Indonesia telah masuk dalam jurang krisis ekonomi,” kata dia.

Dengan begitu, dia memprediksi akan terjadi gelombang PHK besar-besaran akibat krisis Imperialisme yang sudah semakin akut,jutaan usaha kecil tutup. “Ini akan menambah beban penghidupan rakyat,” ujarnya.

Menurut dia, Jokowi sebagai pelayan iperialis AS tidak memiliki daya apapun selain menyuap rakyat miskin dengan BLT senilai Rp 300 ribu per tiga bulan yang dananya juga dari hutang luar negeri. Pemerintah Jokowi sama sekali tidak menjamin penghidupan rakyat yang mengalami krisis makin kronis.

Perampasan hak klas buruh sudah sejak lama dirampas, bahkan kata dia undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan nomor 78 tahun 2015 pun telah melegitimasi perampasan hak buruh tersebut.

Sebagai bagian dari massa aksi, dia menyebutkan GMNI Kota Pontianak berpendirian bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja akan semakin memperburuk kondisi buruh. Bahkan semakin memiskinkan rakyat yang telah lama hidup miskin.

“Atas dasar itulah, GMNI secara tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap menjadi alat bagi imperialis, borjuasi besar dan tuan tanah besar untuk menindas dan menghisap rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar pemerintah dapat membuat skema bagi hasil yang adil bagi para penggarap di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula ataupun komoditas ekspor lainnya milik perusahaan swasta. Memberikan upah buruh tani yang lebih baik di perkebunan besar, menghapus peribaan di pedesaan.

Memperbaiki, harga komoditas dan keperluan hidup kaum tani. Serta Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani. Menyediakan input pertanian, peternakan dan perikanan dari industri nasional sendiri, bukan produksi paten di bawah lisensi dan tidak berbahan baku impor serta tidak bersumber pada pendanaan hutang dan investasi asing.

“Sediakan Alat-Alat Pertanian Modern yang mudah di akses oleh kaum tani. Serta Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani.Sediakan Sistem dan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang maju, murah dan mudah   dijangkau di seluruh Pedesaan dan perkampungan Indonesia. Berikan kompensasi kepada kaum tani, klas buruh dan rakyat yang terdampak covid-19,” jelasnya.

Mosi Tidak Percaya

Aktivis Lembaga Gemawan, Arniyanti mengatakan hastag #MosiTidakPercaya terhadap DPRD merupakan realitas sesungguhnya bahwa rakyat memang sudah tak percaya dengan wakil rakyat.

“Hal ini tak hanya tentang Omnibus Law, tetapi banyak rentetan terjadi yang dirasa semakin menyengsarakan rakyat,” kata Arni.

Menurut Arni, pengesahan omnibus law tak hanya membuat kemarahan publik, tetapi juga sebuah penghianatan budaya hukum yang mengabaikan aspirasi masyarakat sipil.

“Bukti nyatanya adalah derajat penolakan yang ada dari mulai msyarakat sipil, mahasiswa, pakar dan buruh sudah meningkat menjadi tidak percaya,” jelas Arni.

Hal ini diperjelas dengan resentralisasi dan penghianatan reformasi, janji-janji reformasi mengenai otonom dan  soal kreativitas daerah. Menurut dia, Omnibus Law jelas membuat hilangnya bargaining dari masyarakat adat. Hal ini tentu menimbulkan potensi kriminalisasi serta menghilangkan partisipasi publik.

Pengelolaan dan pengawasan lingkungan akan ditarik ke pusat dan dihapusnya izin lingkungan yag hanya menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini menambah kerumitan hukum dengan banyaknya pasal yang menyatakan akan diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kriminalisasi terhadap yang bersuara masih terus langgeng, padahal kata Arni suara rakyat merupakan sebuah hak yang juga diamanatkan dalam undang-undnag 1945.

“Isu lahan misalnya, HGU yang diperpanjang hingga 90 tahun merupakan sebuah penguatan ketimpangan penguasaan lahan, lalu lahan sawah dengan mudahnya dialihfungsikan untuk kepentingan investasi strategis menurut kacamata pemerintah pusat,” jelasnya.

Belum lagi mengenai isu buruh dalam hal ketenagakerjaan, Standar Upah Minimum diwakili perspektif perusahaan, upah berdasarkan jam kerja. “No Work No Payment,” ungkapnya.

Dalam hal ini mau tidak mau buruh perempuan pun juga sangat dirugikan. Arni menilai Omnibus Law berpotensi memperburuk perlindungan hak peremuan.

“Kekecewaan terhadap pemerintah sudah tak bisa dibendung, padahal soal omnibus law bukan lagi membahas soal substansi tapi harapan akhirnya kami menginginkan surat yang dijanjikan oleh Gubernur untuk menyampaikan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu segera dirilis,” tutupnya.

Sekretaris Wilayah Jari Indonesia Borneo Barat, Firdaus menilai Omnibus Law Cipta Kerja ini justru mengebiri kewenangan pemerintah daerah. Misalnya saja terkait dengan penataan ruang.

“Penyelenggaraan penaatan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” kata Daus membacakan pasal 9 dalam draft UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Daus, pasal tersebut meyiratkan wewenang pemerintah daerah (pemda) dikebiri dalam menyelenggarakan penataan ruang. Dalam kebijakan itu, yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri.

Lebih celaka lagi, detailnya pun diatur oleh pemerintah pusat. Sebab, di pasal 9 ayat 2 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pasal tersebut mengubah aturan sebelumnya di undang-undang nomor 6 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam aturan ini, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri.

Sumber: Suara Pemred