Ilustrasi

Sambaskini.com, JAKARTA — Upaya penyaluran bantuan sosial kepada warga selama pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis kepala daerah.

Terutama daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Belum lama ini pernyataan itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow.

“Saya mengingatkan masyarakat terhadap praktek ini. Dan (saya mengingatkan,-red) kepala daerah tidak manipulasi untuk kepentingan pemenangan, karena tidak etis,” kata dia, di sesi diskusi Politisasi Dana Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada Serentak 2020.

Dia menjelaskan situasi pandemi Covid-19 rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Selama ini, dia menilai, setiap terjadi bencana alam di Indonesia sering kali dimanfaatkan sebagai ajang pencitraan.

“Itu menjadi ajang pencitraan para kandidat,” kata dia.

Dia mengungkapkan modus-modus yang dapat dilakukan kepala daerah untuk melakukan politisasi bantuan.

Menurut dia, kepala daerah menggunakan anggaran daerah untuk mencetak stiker dan baliho bergambar kepala daaerah.

Selain itu, modus lainnya, yaitu kepala daerah turun langsung memberikan bantuan kepada warga.

Upaya mendatangi warga dilakukan untuk pencitraan diri.

“Bansos mempunyai pengaruh bagi orang untuk memilih. Orang sering memberikan bansos lebih mudah diingat dan akan lebih mudah dipilih masyarakat,” ujarnya.

Atas dasar itu, dia menyarankan, agar Pilkada digelar pada 2021.

Semula, KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI mempunyai rencana Pilkada setelah penundaan tahapan karena Covid-19 dilakukan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

“Rencana, Pilkada bulan Desember memberi peluang penggunaan bansos. Apalagi di tengah tahapan berhenti. Tahapan berthenti seolah ada peluang melakukan sesuatu yang tidak bisa ditindak. Kenapa Pilkada tidak 2021,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam mengungkapkan minimnya pengawasan dan tidak ada transparansi pemberian bantuan membuat bantuan itu menjadi alat politik.

“Kurang pengawasan, kurang transparansi bisa menjadikan bantuan menjadi kendaraan kampanye. Calon petahana paling memungkinkan melanggar. Instrumen pengawasan harus ada,” tambahnya.(why)