Ilustrasi

Sambaskini.com, SAMBAS — Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah (Pemda) menghapuskan seluruh tenaga kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada paling lambat 2023 mendatang. Persoalan ini menjadi masalah secara nasional, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar) di mana ada sebanyak 1.463 tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalbar yang terdampak.

Seperti diungkapkan, Akademisi Fisip Untan Dr. Erdi, M.Si bahwa sudah tiga tahun, kebijakan tentang manajemen pegawai pemerintah non-PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dikeluarkan melalui PP No 49 tahun 2018. Aturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 107 dari UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Esensi politik dari PP ini adalah untuk membatasi gerak Pemda yang diduga telah ‘semaunya’ mengangkat pegawai honor (kontrak) atau tenaga honor di pemda,” kata Erdi kepada Pontianak Post, Selasa (7/7).

Erdi mengatakan, banyak berita yang menginformasikan bahwa pengangkatan tenaga honor di daerah tidak mengikuti prosedur yang benar. Seorang kepala daerah, kepala dinas atau kepala badan di daerah dengan mudah ‘memasukkan’ orang-orangnya sebagai tenaga honorer ke dalam instansinya tanpa prosedur baku. “Instansi yang dipilih pun tidak kaleng-kaleng, tetapi pada ‘lembaga basah’,” ungkapnya.

Pengamat Kebijakan Pemerintah itu memaparkan, jauh sebelum PP tersebut dikeluarkan, yakni pada 2013 terungkap data secara nasional bahwa sebanyak 438.590 orang tenaga honor tidak lulus seleksi menjadi ASN. Tenaga honorer ini terdiri dari tenaga administrasi sebanyak 269.400 orang, tenaga penyuluh sebanyak 5.803 orang, tenaga kesehatan sebanyak 6.091, tenaga dosen sebanyak 86 orang dan tenaga guru berjumlah 157.210 orang.

Melihat besarnya jumlah tenaga honor itu, lanjut Erdi, pemerintah kemudian bersikap melakukan prioritas penanganan (pengangkatan), terutama untuk tenaga guru, tenaga dosen dan tenaga kesehatan. Kemudian, untuk mengakomodir kebutuhan instansi, pemerintah telah mengangkat sebanyak 1.070.092 orang tenaga honor dalam periode 2005-2014.

Selanjutnya, pada 2019, tenaga honor  yang berusia di atas 35 tahun dan memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi PPPK. Diutamakan untuk tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Seleksi itu dilakukan pada akhir Januari 2019 sesuai PP No 49 Tahun 2018. Dengan hasil seleksi tenaga guru lulus sebanyak 34.954 orang, tenaga kesehatan lulus sebanyak 1.792 orang dan tenaga penyuluh pertanian lulus sebanyak 11.670 orang.

“Pengangkatan mereka mengikuti Pasal 29 sampai Pasal 34 PP No 49 tahun 2018. Ternyata, persoalan tenaga honor pun masih belum selesai dan pemerintah mendesak agar persoalan ini tuntas pada tahun 2023,” paparnya.(why)

Sumber: Pontianak post