Ilustrasi ASN

SAMBAS. Sambas_Sambas. Com : Jelang Pilkada Serentak di Kabupaten Sambas 2020 satu dinamika dan masalah penting dalam Pilkada adalah keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS), yang kini disebut aparatur sipil negara (ASN).
Jadi pada masa inilah netralitas ASN diuji. Netralitas adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas PNS dan kebebasan dari intervensi politik sangat ditekankan sebagai bagian penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan NKRI.
Hanya dalam hitungan bulan masyarakat kabupaten sambas akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten sambas. Dalam Pemilu Kepala Daerah 2020 yang pertama ini, masyarakat kabupaten sambas yang telah mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Pilihannya.
Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilu yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral dan ASN merupakan kepanjangan dari petahana.

Belajar dari pengalaman Pemilukada yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, dalam berbagai kasus ASN terbukti menjadi salah satu “komoditas” bagi para incumbent untuk menaikkan suara dan menjaga peluang keterpilihannya. Apalagi apabila selama petahana berkuasa banyak program kerja yang dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN. Di sinilah netralitas dan independensi para pegawai ASN tersebut akan diuji.

Dalam UU Pemilukada salah satu upaya agar petahana bersikap proporsional terhadap ASN adalah adanya larangan bagi incumbent untuk membuat kebijakan penggantian pejabat ASN 6 bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena kebijakan tersebut dapat menyebabkan adanya bias dan conflict of interest menjelang Pemilukada yang dapat mengganggu independensi dan netralitas ASN.

Adanya berbagai kasus jual beli jabatan ASN yang terjadi di beberapa daerah yang melibatkan para kepala daerah menjadi salah satu indikasi bahwa memang ASN adalah bagian dari “komoditas” yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. (Iim)