Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Sambaskini.com, PONTIANAK — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), membidik dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukkan masyarakat terdampak pandemi virus corona. Saat ini, Kejati tengah menyelidiki kasus tersebut dan telah menetapkan para terduganya.

Dugaan korupsi Dana Bansos Covid-19 tersebut, terjadi di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalbar. Bansos senilai Rp177 juta yang berasal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, diduga tidak diserahkan 100 persen kepada yang berhak.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Jaya Kesuma, saat ini, pihaknya fokus pada melakukan penelitian di beberapa tempat dan Satker yang bersangkutan, karena terdapar kejanggalan, di mana bantuan tidak 100 persen diserahkan kepada masyarakat.

“Terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan Kejaksaan di beberapa instansi. Bahkan, kami sudah rilis kasus ini,” kata Jaya, saat menggelar Konferensi Pers di Aula Kejati Kalbar, Selasa (26/5) siang WIB.

Adapun Bansos berupa paket Sambako dengan nilai Rp250-300 ribu per paket itu, rencananya dibagikan kepada masyarakat di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Namun, bantuan tersebut diduga baru disalurkan 10 persen saja.

“Penyidik telah memeriksa enam saksi, termasuk dua terduga pelaku berinisial D dan B, yang tak lain adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, penyidik juga menyita paket Sembako yang baru dibeli setelah ada temuan pihak Kejaksaan,” paparnya.

Jaya menyampaikan, para pemeriksaan dan penyelidikan, tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Untuk itu, tim Kejati Kalbar, akan terus meningkatkan penyelidikan.

“Kami bertekad tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan, terutama mereka yang memanfaatkan kondisi wabah virus corona ini. Kami akan ungkap kebenarannya, kami terus tindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Kalbar sendiri, telah membagikan 3.000 Paket Sembako untuk warga terdampak Covid-19. Pembagian Sembako ini, diberikan karena pandemi virus corona telah berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat. Terutama mereka yang sehari-hari bekerja di sektor non formal, seperti buruh harian lepas, ojek online, dan beberapa lainnya.

“Pembagian Sembako beberapa waktu lalu, dilakukan serentak di Kalbar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat,” tutur Jaya.

Menurutnya, Kejati kalbar, turut merasakan kondisi ekonomi yang kini tengah dirasakan masyarakat, terutama para buruh harian lepas, yang terpaksa dirumahkan akibat Covid-19. Panjta bahkan mendapat informasi, begitu berat dampaknya kepada mereka terutama buruh harian yang sudah dirumahkan dua atau tiga pekan.

“Bayangkan mereka yang sehari-hari mencari nafkah dan sekarang dirumahkan tentu sulit buat mereka,” jelasnya.

Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat diikuti instansi lain. Sehingga dapat meringankan beban yang saat ini dirasakan masyarakat. “Kita berharap instansi-instansi lain juga melakukan hal yang sama, kita membantu masyarakat yang benar-benar butuh bantuan kita,” pungkasnya.(why)

Sumber: Suara Pemred