Anwari Ketua Komisi IV DPRD Sambas

SambasKini.Com. SAMBAS : Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Anwari mengatakan, pelayanan Jampersal dilanjutkan dengan APBD Kabupaten Sambas. Kelanjutan program tersebut, kata Anwari, setelah adanya hearing bersama DPRD Kabupaten Sambas Komisi IV bersama Dinas Kesehatan terkait Jampersal yang habis. “Adanya perbedaan besaran anggaran dari Pemerintah Pusat, juga berpengaruh pada cepatnya serapan dana Jampersal. Dana untuk Jampersal pada 2020 memang sekitar Rp3,4 miliar, sementara sebelumnya mencapai Rp4,6 miliar. Dan kemudian dana pada 2019 yang 4,6 miliar tersebut ada yang tidak terserap dan ada yang dikembalikan,” ungkap Anwari.

Anwari juga mengatakan, belajar dari kondisi ini Dinkes pada 2020 gencar sosialisasi penggunaan jampersal, sejak januari program ini sudah aktif berjalan dan ternyata memasuki bulan Juni 2020 dana tersebut habis. “Dana tersebut dibagi tiga komponen, yakni untuk persalinan, rumah tunggu dan rujukan,” paparnya.Karenanya lanjut Anwari, pada hearing dengan DPRD, diputuskan bahwa pelayanan Jampersal tetap berjalan dengan penyesuaian kondisi dan menggunakan APBD Kabupaten Sambas. “Solusinya memang kita menginginkan agar persalinan tetap bisa dilayani tapi untuk di Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Sambas, tidak termasuk rujukan ke Singkawang. Itu menjadi jalan keluarnya. Dan ini menggunakan dana APBD dengan cara Pemda berhutang dulu dengan Rumah Sakit yang ada di Sambas,” paparnya.Dengan demikian program jampersal dibebankan ke APBD Sambas dan biaya rujukan untuk ke RS diluar Kabupaten ini sitanggung sendiri oleh pasien. “Bagi mereka yang akan dirujuk ke RS lain diluar Kabupaten Sambas, maka rujukannya mereka harus membayar sendiri, dan pemda akan menanggung hanya sampai ambulance saja,” katanya. (Ran) 

Sumber : Suara Pemred